PENERAPAN DAN PENGEMBANGAN STRATEGI PEMBELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN (PKn) ASPEK PENGETAHUAN KEWARGANEGARAAN (CIVIC KNOWLEDGE) ASPEK SIKAP KEWARGANEGARAAN (CIVIC DISPOSITION) DAN ASPEK KETERAMPILAN KEWARGANEGARAAN (CIVIC SKILLS)

PENDAHULUAN

 

  1. A.     Latar Belakang

Suatu realita sehari-hari, di suatu ruang kelas, ketika proses pembelajaran PKn berlangsung, nampak beberapa atau sebagian besar peserta didik belum belajar. Selama proses pembelajaran ada sebagian guru yang belum memberdayakan seluruh potensinya sehingga sebagian besar peserta didik belum mampu mencapai kompetensi individual yang diperlukan untuk mengikuti pelajaran lanjutan. Beberapa peserta didik belum belajar sampai pada tingkat pemahaman. Peserta didik baru mampu mempelajari (baca: menghafal) fakta, konsep, prinsip, hukum, teori, dan gagasan inovatif lainnya pada tingkat ingatan, mereka belum dapat menggunakan dan menerapkannya secara efektif dalam pemecahan masalah sehari-hari yang kontekstual.

Kalau merujuk kepada tujuan PKn, maka guru dituntut untuk menerapkan strategi pembelajaran yang mampu memberikan pengetahuan kewarganegaraan (civic knowledge), sikap kewarganegaraan (civic dispositions), dan keterampilan kewarganegaraan (civic skills) secara terintegrasi. Lulusan yang diperlukan tidak sekedar mampu mengingat dan memahami informasi tetapi juga yang mampu menerapkannya secara kontekstual melalui beragam kompetensi. Di era pembangunan yang berbasis ekonomi dan globalisasi sekarang ini diperlukan warganegara yang cerdas dan baik (smart and good citizenship), yang mampu memberdayakan dirinya untuk menemukan, menafsirkan, menilai dan menggunakan informasi, serta melahirkan gagasan kreatif untuk menentukan sikap dalam pengambilan keputusan.

Materi modul strategi pembelajaran PKn ini menyajikan beberapa strategi pembelajaran yang dikembangkan berdasarkan paradigma pembelajaran PKn mutakhir. Melalui sajian yang praktis diharapkan dapat membantu para guru melaksanakan beberapa strategi pembelajaran untuk mengembangkan kompetensi peserta didik secara optimal sesuai dengan potensi dan kebutuhan peserta didik, keadaan sekolah, dan tuntutan kehidupan masyarakat di masa depan. Informasi yang disajikan diharapkan membantu guru untuk mengembangkan gagasan tentang penyediaan strategi mengajar yang mengacu pada pencapaian kompetensi individual masing-masing peserta didik.

KONSTITUSI DAN DASAR NEGARA DI INDONESIA

BAB I

 PENDAHULUAN

 

  1. A.      Latar Belakang

Setelah reformasi 1998, keinginan bangsa Indonesia untuk dapat menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang bermartabat semakin bertambah kuat. Dalam banyak hal dan kesempatan, senantiasa terdengar ajakan, himbauan dan atau sejenisnya untuk “menata ulang” peri kehidupan bersama dalam konteks bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Berbagai kajian dan langkah-langkah setrategis terhadap penegakan hukum, pembangunan sosial budaya dan   langkah-langkah strategis yang lainnya untuk menciptakan rasa nyaman  terus mendapatkan perhatian yang seksama dari seluruh lapisan masyarakat. Meskipun harus diakui juga bahwa usaha-usaha ini belumlah membuahkan hasil yang optimal, akan tetapi anak-anak bangsa ini bertambah sadar bahwa selama ini ada kekurangan bahkan kesalahan dalam pengelolaan negara yang sangat besar ini.

Pancasila dan UUD 1945 sebagai pilar utama kehidupan bangsa Indonesia yang berpenduduk lebih dari 230 juta jiwa ini pun tidak lepas dari berbagai upaya “dikaji ulang”.

Menyadari akan adanya hal-hal penting dan krusial tersebut, Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) sebagai salah satu komponen penting dalam pembentukan ”nation and character building” dan secara teknis oprasional tertuang dalam struktur Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang penggunaannya ditetapkan dalam Permendiknas Nomor 24 Tahun 2006, dan  merupakan tindak lanjut dari Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, haruslah mendapatkan perhatian yang serius dari berbagai pihak, kajian-kajian teoritis yang bersemangat tinggi dan senantiasa dilakukan haruslah disertai dengan adanya suri tauladan yang nyata dalam praktik kehidupan sehari-hari dalam ranah bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.